altimage
INTP:IJ Rp. 20.825 altimage -1,65%
15-Dec-2017 16:52
altimage
INTP:IJ Rp. 20825 altimage -1.65%
15-Dec-2017 16:52

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan Piagam Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
1. Melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, tanggung jawab penuh dan kehati-hatian. Setiap saat Direksi harus bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan dan harus mempertimbangkan berbagai risiko yang relevan dengan Perseroan dalam pengambilan keputusan dan tindakan.
3. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib:
   (a) Menyusun rencana pengembangan Perseroan dan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, yang juga meliputi anggaran tahunan Perseroan untuk tahun anggaran berikutnya. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan sebelumnya harus dijalankan.
   (b) Mempersiapkan sistem akuntansi Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, khususnya pemisahan fungsi manajemen, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan serta fungsi pengawasan; 
   (c) Mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan anggaran dasar;
   (d) Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
   (e) Menyiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
   (f) Menjaga semua daftar, risalah rapat, dan dokumen keuangan Perseroan; dan
   (g) Menyampaikan laporan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi, dan/ atau kerabat mereka di Perseroan di  dalam daftar khusus.
4. Secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan tugas mereka. Meskipun demikian, setiap Direktur yang gagal memenuhi persyaratan pelaporan kepemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab secara individual untuk kerugian yang disebabkan kepada Perusahaan sebagai akibat daripadanya.
5. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila:
   (a) Kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan mereka dalam pelaksanaan tugas;
   (b) Mereka telah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan dengan hati-hati dan ketekunan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   (c) Mereka tidak mempunyai konflik kepentingan langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Perseroan; dan
   (d) Mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang sewajarnya untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan keahliannya masing-masing.  Pemisahan Peran dan tanggung jawab Direksi, harus ditinjau kembali dan diperbaharui dari waktu ke waktu, sebagai berikut:

Kewenangan Direksi

Direksi memiliki wewenang sebagaimana dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, antara lain:
1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan sebagai kelanjutan dari maksud dan tujuan Perseroan.
2) Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan hal berikut:
    (a) Menetapkan, memelihara dan mengatur kebijakan Perseroan;
    (b) Mengelola tenaga kerja Perseroan, termasuk penentuan gaji, pensiun dan tunjangan lain dari karyawan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan RUPS (jika ada);
    (c) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
    (d) Mendelegasikan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada satu atau beberapa anggota Direksi yang secara khusus ditunjuk untuk itu atau kepada satu atau lebih karyawan Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang atau badan lain; dan
    (e) Melakukan tindakan lain sesuai arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris.
3) Anggota Direksi mempunyai wewenang untuk mewakili Perseroan, kecuali dalam hal mereka:
    (a) Memiliki sengketa dengan Perseroan; atau
    (b) Memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan, 
         Dalam hal tersebut, pihak yang berwenang mewakili Perseroan harus:
         - Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
         - Dewan Komisaris, jika seluruh anggota Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan; atau
         - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Selain mengatur mengenai kewenangan Direksi, the Board Charter dan anggaran dasar Perseroan juga membatasi kewenangan Direksi perusahaan, yaitu:
1) Pembatasan kewenangan Direksi adalah sebagai berikut:
    (a) Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perseroan dengan nilai melebihi US$20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain dalam satu transaksi;
    (b) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah, apabila nilai setiap transaksi melebihi USD5.000.000,00 atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
    (c) Menggadaikan atau membebankan sebagai jaminan hutang dalam rangka non-operasional yang nilainya melebihi USD20.000.000,00 atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya;
    (d) Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
    (e) Mendirikan anak perusahaan dengan modal dasar melebihi USD5.000.000,00 atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya;
     (f) Mengambil bagian atau ikut serta dalam perusahaan atau badan hukum lain atau mendirikan perusahaan baru yang memiliki modal dasar melebihi USD 5.000.000,00 atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya;
    (g) Melepas sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan hukum lain dengan nilai transaksi melebihi USD 5.000.000,00 atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya.

Apabila pembatasan kewenangan tersebut terlampaui, maka Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi
Perseroan belum mempunyai kebijakan yang khusus mengatur keberagaman komposisi anggota Direksi. Namun demikian, keberagaman komposisi anggota Direksi Indocement ditetapkan dengan memperhatikan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan. Meskipun komposisi anggota Direksi Perseroan didominasi oleh Direktur dengan jenis kelamin pria, namun secara kebijakan Perseroan tidak membatasi jenis kelamin wanita untuk menduduki posisi anggota Direksi. Disamping itu, masing-masing anggota Direksi Indocement memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Nominasi Anggota Direksi
Dengan mengacu pada pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, pemilihan  dan pengangkatan  anggota Direksi didasarkan pada proses pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah selesai mengevaluasi, Komite    Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. komposisi jabatan anggota Direksi;
   b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi yang diusulkan diperpanjang masa jabatannya.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat untuk dinominasikan sebagai
anggota Direksi.
3. Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham.

Rangkap Jabatan Direksi
Sebagaimana halnya dengan Dewan Komisaris, Indocement juga telah mempunyai ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi yang mengacu kepada Pasal 6 POJK No. 33 sebagaimana tertuang dalam Board Charter.

Ketentuan ini mengatur bahwa anggota Direksi Indocement dapat merangkap jabatan sebagai:
1. anggota Direksi paling banyak pada satu emiten atau perusahaan publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
3. anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi Indocement dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan informasi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa rangkap jabatan anggota Direksi Indocement telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan dalam Pasal 6 POJK No. 33 dan Board Charter.

 

42 Tahun Membangun Indonesia KOKOH