altimage
INTP:IJ Rp. 20.550 altimage 1,36%
05-Dec-2019 16:49
altimage
INTP:IJ Rp. 20550 altimage 1.36%
05-Dec-2019 16:49

Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasinya, Dewan Komisaris dibantu oleh dua komite, yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Nominasi & Remunerasi

Keberadaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Indocement.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

Dasar Hukum
Komite Audit Indocement dibentuk dengan mengacu pada:
1. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 0001/BEI/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Indocement nomor: 011/Kpts/Kom/ITP/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Indocement nomor: 002/Kpts/KOM/ITP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Pedoman Kerja Komite Audit
Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman dan tata tertib kerja, yang dengan jelas mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan lingkup pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, kompeten, obyektif dan independen.

Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Indocement terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya.

Revisi terakhir Piagam Komite Audit dilakukan pada 6 Desember 2013 dan telah ditetapkan dengan Pernyataan Keputusan Agenda Nomor 2 dari Rapat Dewan Komisaris Nomor 007/Kpts/Kom/ITP/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Piagam Komite Audit dalam Rangka Pemenuhan Peraturan Bapepam-LK Nomor KEP-643/ BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.

Piagam Komite Audit menguraikan tentang:
1. Tujuan Pembentukan Komite Audit
2. Keanggotaan Komite Audit
3. Ketua Komite Audit
4. Masa Jabatan Komite Audit
5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
6. Wewenang Komite Audit
7. Rapat Komite Audit
8. Pelaporan Komite Audit

Komposisi Keanggotaan Komite Audit
Di dalam Piagam Komite Audit, menjelaskan mengenai keanggotaan Komite Audit Indocement yang terdiri dari:
1. Satu orang Komisaris Independen sebagai Ketua
2. Dua orang pihak independen yang memiliki keahlian sebagai anggota

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu tiga tahun sejak penunjukan dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya dan masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Audit Indocement per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Independensi Anggota Komite Audit
Seluruh anggota Komite Audit Indoceme alah pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham pengendali, auditor eksternal dan penasihat hukum Perseroan serta tidak memiliki saham di Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat  mempengaruhi kemampuannya dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris.

Independensi anggota Komite Audit Indocement adalah sebagai berikut:

Dengan demikian, seluruh persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik terbaik GCG telah dipenuhi.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit memberikan pendapat yang profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi. Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen tentang draft laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan keuangan triwulanan dan informasi keuangan lainnya yang akan diterbitkan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor independen untuk memeriksa dan mengawasi rekening serta laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan lingkup independensi audit dan biaya. Ketua Komite Audit terlebih dahulu harus menyetujui jasa non-audit tertentu yang diberikan oleh auditor independen kepada Perseroan sesuai dengan peraturan OJK.
3. Mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen setiap masalah audit dan tanggapan manajemen, termasuk memberikan pendapat yang independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen.
4. Mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen praktik-praktik penilaian dan manajemen risiko serta hasil penilaian auditor independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak terkait, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai potensi terjadinya transaksi benturan kepentingan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Keuangan, Internal Audit, atau auditor independen.
5. Mengawasi sistem pengendalian internal Perseroan dengan meninjau ruang lingkup internal audit dan hasil kajian auditor independen atas pengendalian internal, temuan dan rekomendasi yang signifikan bersama dengan tanggapan manajemen.
6. Mengawasi kegiatan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk laporan tahunan, prinsip-prinsip akuntansi serta perubahan akuntansi yang signifikan dan keputusan akuntansi utama yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah fungsi Internal Audit, yang meliputi:
   a. Tujuan, kewenangan dan alur pelaporan di dalam organisasi;
   b. Rencana audit tahunan, dan susunan kepegawaian, dan
   c. Temuan audit, tanggapan dan tindak lanjut manajemen.
8. Memperoleh informasi dan mengkaji independensi perusahaan audit dan masalah material yang diangkat oleh auditor independen, sedikitnya setahun sekali.
9. Meninjau hal-hal yang berkaitan dengan proses dan program kepatuhan dan secara umum bersama penasihat umum dan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
10. Bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan dan mengawasi penanganan keluhan atas proses pelaporan akuntansi dan keuangan, seperti di bawah ini:
    a. Keluhan yang berkaitan dengan akuntansi Perseroan dan hal-hal berkenaan akuntansi atau pembukuan yang dipertanyakan harus dilaporkan kepada komite.
    b. Komite akan mengawasi prosedur untuk penerimaan, penyimpanan dan penanganan pengaduan tentang hal-hal yang berkenaan dengan akuntansi, sistem akuntansi internal, atau masalah audit.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Kewenangan Komite Audit
Komite Audit mempunyai wewenang untuk meninjau atau mengawasi hal-hal dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan, berkomunikasi langsung dengan setiap Karyawan, termasuk Direksi, auditor internal, auditor independen dan pihak terkait dan mendapatkan nasihat dari auditor eksternal atau ahli lainnya apabila diperlukan.

RAPAT KOMITE AUDIT
Ketentuan Rapat Komite Audit
Tertera di dalam Piagam Komite Audit aturan mengenai rapat anggota, dimana Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat diperlukan atau minimal sekali dalam tiga bulan dan rapat harus dihadiri setidaknya setengah dari jumlah anggota dan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.

Hasil keputusan atau risalah rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, dimana didalamnya berisikan tentang jalannya rapat dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, risalah rapat akan ditandatangani oleh anggota yang hadir untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat
Sepanjang tahun 2018, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit Komite Audit memiliki fungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dalam mengkaji laporan keuangan bersama Internal Audit, membahas temuan yang ada pada tahun buku dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2018, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Mengkaji laporan keuangan dan masalah keuangan dengan Direktur Keuangan untuk memastikan proses pelaporan keuangan yang transparan dan aplikasi yang sesuai dari standar akuntansi;
2. Mengkaji bersama Internal Audit rencana audit dan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal;
3. Membahas temuan audit yang signifikan dengan Internal Audit dan memantau tindak lanjut dari rekomendasi Internal Audit dan Auditor Eksternal;
4. Mengkaji dengan Auditor Eksternal rencana audit dan temuan audit untuk memastikan proses audit yang objektif dan independen;
5. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris, kegiatan Komite Audit, rekomendasi, dan hal lain yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) yang melakukan audit terhadap buku Perseroan tahun buku 2017 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit buku Perseroan tahun buku 2018.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Dalam upaya untuk menunjang pelaksanaan tugasnya anggota Komite Audit mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensinya.

Penilaian Kinerja Komite Audit
Dalam menjalankan fun an Komisaris Perseroan dibantu oleh Komite Audit, Dewan Komisaris menetapkan tujuan untuk komite, yang selaras dengan tugas dan tanggung jawab komite.

Dewan Komisaris menilai bahwa pada tahun 2018 Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Kehadiran dalam rapat Komite Audit;
2. Dukungan terhadap implementasi tata kelola perusahaan, efisiensi dan efektivitas kegiatan pelaporan keuangan dan manajemen risiko;
3. Jaminan atas tercukupinya proses dan operasi bisnis, dan kepatuhan pada peraturan.

 

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan standar etika Perseroan dengan fungsi utama untuk pengawasan hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Dasar Hukum
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ POJK.04/2015 tanggal November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/Kpts/ Kom/ITP/V/2015 tanggal 13 Mei 2015;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/Kpts/ Kom/ITP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017.

Pedoman Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berisikan mengenai pedoman dan tata tertib kerja yang dengan jelas mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan lingkup pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, kompeten, obyektif dan independen.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 4 Desember 2015, dengan penetapan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/Kpts/Kom/ITP/ XII/2015.

Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi
Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Nomisasi dan Remunerasi. Komite Nomisasi dan Remunerasi terdiri dari minimal tiga orang:
1. Satu orang Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite
2. Dua orang anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau pihak di luar Perseroan atau orang yang memiliki posisi manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh OJK dengan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/Kpts/Kom/ITP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan dan Penugasan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disebutkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas
1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugasnya secara independen.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab
1.Berkaitan dengan fungsi nominasi
  a. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
     • komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
     • kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
     • kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2.Berkaitan dengan fungsi remunerasi
  a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
     • struktur remunerasi;
     • kebijakan atas remunerasi;
     • besaran atas remunerasi;
  b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Ketentuan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan, sedikitnya satu kali dalam empat bulan setiap tahun, agar dapat memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan dihadiri oleh Ketua dan minimal setengah dari jumlah anggota.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat
Sepanjang 2018, Komite menyelenggarakan rapat sebanyak tiga kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Nominasi dan Remunerasi

Selama 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Melaksanakan tiga kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Mengikuti Rapat-rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk remunerasi Direksi dan honorarium Dewan Komisaris tahun buku 2018.
4. Memberikan rekomendasi nominasi susunan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Komisaris Independen, dengan masa jabatan sejak penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2017 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2020, yang akan diadakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

5. Memberikan rekomendasi kriteria dan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan.

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Sepanjang tahun 2018, rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
1. Rekomendasi remunerasi Direksi dan honorarium Dewan Komisaris tahun buku 2018.
2. Rekomendasi nominasi susunan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Komisaris Independen, dengan masa jabatan sejak penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2017 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2020, yang akan diadakan pada tahun 2021.
3. Rekomendasi kriteria dan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan.

Kebijakan Suksesi Direksi
Perencanaan suksesi Direksi merupakan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG.

Sebagai perusahaan terbuka, pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisari Emiten atau Perusahaan Publik. Penunjukan calon anggota Direksi dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu penetapan bakal calon, penjaringan dan pengujian kompetensi. Bakal calon/kandidat Direksi harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan kandidat terbaik, Perseroan selalu mengedepankan aspek profesionalisme dan tata kelola, baik untuk kandidat yang berasal dari internal Perseroan (talent management system) maupun dari pihak eksternal. Kandidat yang terpilih melalui mekanisme tersebut kemudian diajukan melalui RUPS untuk dimintai persetujuannya.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya baik secara formal maupun secara informal. Pada 2018, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, workshop, konferensi, dan seminar, sebagai berikut:

 

 

 

44 Tahun Bergerak Berkarya Bersama